“Tentu kita pemerintah tidak mau dianggap zolim kepada saudara-saudara kita para pekerja migran ini, jangan nanti kita hanya mau memeras keringat mereka untuk menghasilkan devisa namun hak-hak mereka termasuk didalamnya perlindungan buat mereka tidak kita berikan secara maksimal,” kata Teddy.
Menurut orang nomor satu di OKU ini perlindungan yang paling baik itu adalah bagaimana seluruh unsur bisa memberikan bekal kemampuan dan skill melalui pelatihan dan Pendidikan bagi PMI tersebut.
Dikatakan Teddy, menurut data BPS tahun 2021 mencapai 72 ribu namun di tahun 2022 mengalami lonjakan yang luar biasa menjadi 200 ribu pekerja. “Apakah dengan jumlah yg sangat besar ini bisa tertangani oleh BP2MI sendirian? saya kira tidak bisa, perlu sinergi dan kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan, mulai dari hulu sampai ke hilir nya,” ujarnya
Semua pihak lanjutnya harus bersama-sama laksana simbolis mutualisme antara pemerintah pusat dan pemda. MoU yang dilaksanakan ini merupakan langkah awal yg sangat baik. “Kami pemda slalu berkoordinasi melalui OPD terkait untuk menjamin para PMI khususnya PMI dari Kab OKU untuk selalu terpantau dan terlindungi dimanapun keberadaannya,” ujarnya
Teddy berharap semoga MoU ini juga akan menghasilkan regulasi dan kebijakan yang afirmatif dan holistik terkait dgn perlindungan dan penempatan PMI dari Kab OKU. “Semoga dengan adanya MOU ini akan membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi PMI kita ,PMI bahagia indonesia sejahtera,” harapnya. (Ril)
