Foto : Suasana aksi demo
Baturaja | informasinews.id – Ratusan warga Desa Tanjung Kemala, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Camat Baturaja Timur pada Selasa (21/1). Mereka menolak pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Desa Tanjung Kemala yang dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama.
Warga menyatakan keberatan karena proses penunjukan Pj Kades dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan musyawarah dengan masyarakat setempat. Mereka juga menyoroti peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dianggap tidak mendengarkan aspirasi warga dalam proses pergantian tersebut.
Mantan Kepala Desa Tanjung Kemala yang kini menjabat sebagai anggota DPRD OKU, Sapriyanto, menegaskan bahwa masyarakat desa selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan penting.
“Masyarakat Tanjung Kemala itu selalu bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, namun kali ini BPD tidak pernah memfasilitasi kami. Tiba-tiba saja Pj Kades langsung ditunjuk oleh Dinas PMD,” ujar Sapriyanto kepada wartawan.
Diketahui, masa jabatan Pj Kades sebelumnya telah berakhir setelah menjabat selama satu tahun lima bulan. Jabatan tersebut sebelumnya diisi pasca-pengunduran diri kepala desa definitif yang mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Untuk menghindari kekosongan pemerintahan desa, pihak kecamatan mengusulkan pelantikan Pj Kades baru, namun warga menilai proses tersebut kurang melibatkan partisipasi masyarakat.
Dalam aksi tersebut, warga mendesak Camat Baturaja Timur untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Pj Bupati OKU.
Menanggapi aksi protes warga, Camat Baturaja Timur, Khairuddin Albar, akhirnya memutuskan untuk menunda pelantikan Pj Kades dan menunjuk Sekretaris Desa (Sekdes) sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kades sementara waktu.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Pj Bupati, sehingga diputuskan bahwa pelantikan Pj Kades Tanjung Kemala ditunda. Agar roda pemerintahan tetap berjalan, kami menunjuk Sekdes sebagai PLH Kades,” ujar Khairuddin Albar.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam waktu satu minggu ke depan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPD dan tokoh masyarakat setempat untuk mengusulkan calon Pj Kades yang baru.
“Kami harap dalam waktu seminggu ke depan sudah ada pengusulan Pj Kades yang sesuai dengan aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung damai tersebut berakhir setelah adanya keputusan penundaan pelantikan. Warga berharap proses pemilihan Pj Kades ke depan dapat lebih transparan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.(Red)
