Dugaan Korupsi Anggaran BPBD Kabupaten OKU T.A. 2022: Mantan Kepala BPBD dan Bendahara Ditahan

oleh -901 Dilihat
oleh

Foto : Susana

beritaokuterkini.com – Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (OKU) telah mengambil langkah signifikan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2022.

Dua orang tersangka, dengan inisial AK dan J, yang sebelumnya merupakan kepala BPBD dan bendahara pada tahun 2022, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri OKU. Langkah ini diambil setelah tim penyidik menemukan bukti yang cukup untuk memulai proses hukum, sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka yang dikeluarkan pada hari ini.

Baca Juga :   Satuan Binmas Polres OKU Lakukan Penyuluhan Binlu Kepada Siswa SMA

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri OKU Choirun Parapat SH,MH , Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT – 01/L.6.13/Fd.1/03/2024 dan perpanjangan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01.a/L.6.13/Fd.1/06/2024 mengindikasikan bahwa kedua tersangka diduga terlibat dalam pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. “Kedua tersangka diduga telah menyelewengkan penggunaan anggaran dengan cara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 428.397.237,-,” ungkap Kepala Kejaksaan.

Langkah selanjutnya yang diambil adalah penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari ke depan, untuk memastikan kelancaran proses hukum. “Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT – 488/L.6.13/Fd.1/07/2024 dan Nomor PRINT – 489/L.6.13/Fd.1/07/2024,” tambah Kepala Kejaksaan.

Baca Juga :   Kapolres OKU Pimpin Upacara Pembukaan Tradisi Bintara Remaja Polres OKU Tahun 2023

Selain itu, Tim Jaksa Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 25 orang saksi dalam rangka memperkuat bukti-bukti yang ada. Proses ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan untuk mengungkap dan menuntaskan perkara korupsi dengan berintegritas.

Penyidikan ini merupakan hasil sinergi antara Kejaksaan Negeri OKU dan Inspektorat Kabupaten OKU, sebagai respons terhadap potensi kerugian keuangan negara yang signifikan akibat praktek-praktek korupsi. Kepolisian dan aparat hukum setempat telah diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran demi mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *